memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan pasal. Pasal 28A. memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan pasal

Menurut Robert, dalam pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes), pasien dengan pembiayaan sendiri dan asuransi cenderung lebih diutamakan. Lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sebagaimana dimaksud dalam. pelayanan kesehatan masyarakat. memperoleh . Ayat (4) Cukup jelas. ” Sehingga, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia secara tegas menjamin hak bagi seluruh warga. Huruf j Cukup jelas. Pasal . Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan. Selanjutnya, hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang tersebut diatur secara rinci di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 229, 2016. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan. Pasal 7 (1) Untuk memperoleh SIK Perekam Medis. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pasal . “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Intinya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Pasal 16 (1) Bidan yang berpraktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi a. 1. 3 (1) Setiap tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dandinas kesehatan provinsi harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala dan berjenjang yang akan digunakan untuk pemantauan data dan evaluasi. Pasal 2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pasal 28H ayat (1) Baca juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar. Isi Pasal 34 UUD 1945. ” Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang. Pasal 30 Ayat 1 mengenai Fasilitias Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa jenis pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor : 36 Masa 2009. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan, termasuk jejaring. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Rumah Sakit menjaminFasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. Adapun hak atas kesehatan yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, serta pemenuhan hak atas kesehatan dari. Pertimbangan pengeluaran Permenkes 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu ditetapkan Peraturan Menteri. Pasal 2 Undang-Undang ini berasaskan: a. Hak Bayi untuk ASI Eklusif UU Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 42 ayat 1: Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Praktik Fisioterapi mandiri. 15. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnyaKlinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. dan pelayanan di bidang kesehatan. pendampingan dari keluarga,. klinik; d. 4. . Huruf k Cukup jelas. adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama. 3. , M. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta berhak memperoleh perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan; b. Pasal . akan halnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 36 Hari 2009, khususnya. Pasal 8 (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil harus ditetapkan oleh. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan 2018, No. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 6. Berbasi) dalam s Tim (Mendukung Program Nusantara Sehat bertujuan untuk: 1. Pasal 9 (1) Pendidikan Kebidanan. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. (2) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pasal 6 (1) Tim koordinasi dan tim teknis. Pasal 4 Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan nyaman; 4. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang 1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. (3) Akun yang dimiliki Fasilitas Pelayanan. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. izin operasional rumah sakit; b. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. Bagian Kedua. Namun, tidak semua orang dapat memanfaatkan hak ini dengan optimal karena berbagai faktor seperti jarak yang jauh, biaya yang mahal, akses yang sulit, ketersediaan fasilitas kesehatan yang terbatas,. Perlu diketahui, ada sanksi pidana bagi rumah sakit yang tidak segera menolong pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat. Memahami Pasal Ayat untuk Memperoleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Synopsis. pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi daripada haknya. dalam mendapatkan pelayanan kesehatan juga tidak menutup. (2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil. memperoleh pelayanan kesehatan. Frasa kata “yang layak” dapat dimaknai bahwa negara tidak hanya Dalam UUD 1945, Pasal 28H Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebutuhan dasar yang layak, termasuk di dalamnya adalah hak untuk memperoleh akses dan fasilitas pelayanan kesehatan. Yaps, Rumah Sakit merupakan salah satu. Pelayanan Kesehatan di Era JKN. Pasal 8. 25. Elektromedis yang memiliki SIP-E dapat melakukan pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan. Menteri dan Pejabat Tertentu ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan. Indonesia, Pemerintah Pusat. 31 Oktober 2016. Hal ini menjadikan Puskesmas sebagai salah satu upaya nyata pemerintah dalam memenuhi hak. ) (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan jo. 2. . 2016 No. 2. Untuk memperoleh SIPB, Bidan harus mengajukan. UU No 17 Tahun 2023. Implementasi Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan melalui beberapa langkah. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Pasal 7 (1) Untuk memperoleh SIK Perekam Medis. Pasal 14 . Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Bagian Ketiga Prosedur Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 8 Tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan: a. Pasal 12. 2. 31 Oktober 2016 Tanggal Pengundangan. ” Pelayanan Kesehatan Masa Hamil Pasal 13 (1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengaturan dan penjaminan hak dan kewajiban dokter, tenaga kesehatan, pasien, serta pemerintah sebagai penyedia fasilitas kesehatan oleh Undang-Undang. pelayanan kesehatan anak; dan c. Tempat Penetapan. bahwa setia. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Memperoleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN . berhak memperoleh haknya sebagaimana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dinyatakan bahwa: Perawat berhak. Namun hasil studi dari The Indonesian Institute pada tahun 2022, menerangkah bahwa masih terdapat masalah. pelayanan kesehatan masyarakat. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi. Frasa kata “yang layak” dapat dimaknai bahwa negara tidak hanyaDalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan menerangkan bahwa Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi,. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 4 Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. pemeriksaan fisik; b. Ruang Intensif. Bentuk. 47, LN. WebDan semua manusia berhak mendapatkan layanan kesehatan. memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 8. WebPada Pasal 28h Ayat 1 UUD 1945 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pasal ini juga mencakup berbagai aspek dalam pelayanan kesehatan. 18. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan sistem rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 (1) Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia. Pasal. 2 . Menurut pasal yang mengatur tentang hal ini, setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa: 3) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang. 2. masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. klinik; b. Kemudian secara atribusi, ketentuan tersebut diatur dalam bentuk undang-Jakarta, 19 September 2023 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengawal 28 (dua puluh delapan) substansi amanah PP dalam Undang Undang Kesehatan, yang salah satu substansinya yaitu Hak dan Kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Pasien, tertuang dalam pasal 273-278 dalam UU Kesehatan. Strategi pengendalian mutu dan biaya pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:. 3 . Meningkatkan jumlah, penyebaran, komposisi dan mutu tenaga. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnyaWebSetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. dimaksud pada ayat (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak memenuhi lagi kriteria fasilitas pelayananan kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil, Bupati/Walikota harus melakukan pencabutan penetapannya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan T. Pasal 75. bahwa. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan. Berdasarkan Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan. WebKeperawatan selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain, rumah Klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, perusahaan, dan sekolah. Memberi pertolongan atau, 2. alat kesehatan, fasilitas pelayanan serta Sonia Ulfi Khoirina, merupakan mahasiswa dari teknologi kesehatan. Webatas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasislitas pelayanan umum yang layak _. Hak untuk mendapatkan kesehatan ditegaskan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar. 02. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh. Pasal . Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pasal adalah hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945. dan dapat dipertanggungjawabkan pada fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. See full list on jogloabang. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak7 7 Aida Mardatillah, “Seharusnya kewajiban pemberdayaan masyarakat lemah dan tidakFasilitas pelayanan kesehatan adalah hak konstitusi setiap warga negara Indonesia. , Apt. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sesuai dengan pasal 5 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu :6 “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Perlindungan hukum hak atas mendapatkan pelayanan kesehatan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. fasilitas pelayanan kesehatan merupakan 1 Rencana Pembangunan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025, Jakarta, 2011. See Full PDFDownload PDF. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN . Selanjutnya, hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang tersebut diatur secara rinci di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. WebFasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang. Pidana tersebut bisa menjerat pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dengan menjamin akses yang merata, peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan finansial, dan partisipasi masyarakat, Pasal XX membawa manfaat yang signifikan bagi kesehatan semua. Kegiatan . Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. rumah sakit; dan/atau d. ADVERTISEMENT. 6. Pasal 139 juga menyebutkan “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, warga negara juga berhak untuk mendapat jaminan sosial, khususnya masyarakat lemah dan. 47. Di dalam pasal 28H dinyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus. kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. Tahun. dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan. 8. 2016. harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua kalanagan masyarakat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pasal ini mengatur peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan berhak memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya sengketa medik selama mengikuti proses pendidikan. tidak melaksanakan ketentuan mengenai Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi administratif. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Mengutip situs resmi DPR RI, isi ayat 1-4 pasal 34 UUD 1945 adalah sebagai berikut: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 72. UU 1945 Pasal 28H Ayat (1) mengistilahkan bahwa “Setiap hamba allah berwenang hidup sejahtera lahir dan batin, berdiam tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. Pasal 1354 KUHPerdata : “Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orangJAKARTA, DDTCNews—Honorarium atau tambahan penghasilan dari pemerintah yang diterima tenaga kesehatan, pendukung kesehatan dan pihak yang ditugaskan memberikan pelayanan kesehatan dalam penanganan Covid-19 berhak mendapatkan fasilitas pajak. Salah satunya, soal pengabaian pada pasien dalam situasi gawat darurat.